Arsip Tag: penilaian resiko perusahaan asuransi

RBC Allianz Syariah 4,65 x Lebih Tinggi Dari Nilai Batas Konvensional Pemerintah Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan N0 424/KMK.06/2003 mengatur minimal RBC untuk perusahaan asuransi atau reasuransi adalah minimal sebesar 120%

rbc-logo-crop-600x338

“Risk Based Capital” atau rasio solvabilitas (RBC) merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat kesehatan finansial sebuah perusahaan asuransi.

RBC Menginformasikan Apa ?

Secara umum, rasio solvabilitas adalah pengukuran tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin tinggi RBC sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.

Apa sebenarnya RBC ?

Rasio solvabilitas suatu perusahaan asuransi pada dasarnya merupakan rasio dari nilai kekayaan bersih atau “net worth” perusahaan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntansi standar, dibagi dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan risiko pemburukan yang mungkin terjadi. Lanjutkan membaca RBC Allianz Syariah 4,65 x Lebih Tinggi Dari Nilai Batas Konvensional Pemerintah Indonesia

RBC Allianz Syariah 3,8 x Lebih Tinggi Dari Nilai Batas Konvensional Pemerintah Indonesia

Dewasa ini, istilah “Risk Based Capital” atau rasio solvabilitas (RBC) telah menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran kesehatan finansial perusahaan asuransi.

rbc-logo-crop-600x338RBC Menginformasikan Apa ?

Secara umum, rasio solvabilitas adalah pengukuran tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio solvabilitas sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.

Apa sebenarnya RBC ?

Rasio solvabilitas suatu perusahaan asuransi pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau “net worth” perusahaan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntansi standar, dibagi dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan risiko pemburukan yang mungkin terjadi. Lanjutkan membaca RBC Allianz Syariah 3,8 x Lebih Tinggi Dari Nilai Batas Konvensional Pemerintah Indonesia